Iklim Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 membawa dampak positif pada kehidupan demokratisasi media dan penyiaran di Indonesia. Kondisi ini kemudian direspon oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat bernama Internews Indonesia dengan membentuk Media Law Department. Dalam perkembangannya, Media Law Department banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti industri penyiaran, pers, organisasi media, organisasi profesi, organisasi periklanan, perguruan tinggi, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perkembangan media law yang cepat dan dinamis dijawab dengan berdirinya Indonesia Media Law & Policy Centre, sebagai pusat kajian kebijakan hukum dan media. IMLPC kemudian memainkan peran nyata dalam pengembangan media law di Indonesia.

IMLPC memiliki Anggaran Dasar yang dibuat dan diubah terakhir kali oleh Notaris Dr.Irawan Soerodjo, SH., Nomor 131 tanggal 30 Mei 2000 dan diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Juli 2002 dengan nomor Reg. 101/2002, didaftar dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 2002 Nomor 68. IMLPC memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 02.191.896.8-071.000

Para Pendiri :
1.      Prof. Dr. Andi Muis (Alm), Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang 
2.      Drs. Amir Effendi Siregar, MA, Pakar Komunikasi 
3.      Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, Ketua Dewan Pers 
4.      Hinca IP Pandjaitan, SH., MH, ACCS, Ahli Hukum Media 
5.      Louis Carl Schramm,SH, Pengacara 
6.      Onno W. Purbo, PhD, Pakar Multimedia

VISI IMLPC

IMLPC mengembangkan demokrasi di Indonesia melalui kajian kebijakan dan hukum media.

MISI IMLPC

Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC) adalah sebuah pusat kajian yang berdiri sejak April Tahun 2000 di Jakarta, memiliki visi untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia melalui kajian kebijakan dan hukum media, dengan misi sebagai berikut :

1.     Melaksanakan penelitian untuk pengembangan kebijakan dan hukum media di Indonesia. 
2.      Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap berbagai pihak yang terkait secara langsung dan tidak langsung   dalam pengembangan kebijakan dan hukum media di Indonesia. 
3.      Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada berbagai pihak demi pengembangan kebijakan dan hukum media di Indonesia. 
4.      Memberikan bantuan hukum kepada berbagai pihak, baik didalam maupun diluar proses peradilan demi pengembangan kebijakan dan hukum media di Indonesia. 
5.      Melaksanakan kegiatan konsultatif bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk pendapat hukum, pembuatan dan penyusunan draft produk hukum (legal drafting) di bidang hukum. 
6.      Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung demi pengembangan kebijakan dan hukum media di Indonesia. 
7.      Melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan ditingkat lokal, nasional dan regional serta internasional demi pengembangan kebijakan dan hukum media di Indonesia.

Executive Board

Executive Director :
- Christiana Chelsia Chan, SH.,LL.M

Media Lawyer :
- Dyah Aryani P. SH.,MH
- L. Hadi Pranoto, SH
- Marlon F. Hutajulu, SH
- Prita Hapsari Kertaningrum, SH
- Diona Citra Benita, SH

Office Manager :
- Maya Wuryanto

Administrative Assistant :
- Demak Minarti Pandjaitan

Accountant :
- Rachmat Budi Rahardjo, SE

IT Administration :
- Herman Sunandar

Office Assistant :
- Supriyanto

Advisor
- Hinca IP Pandjaitan, SH.,MH.,ACCS
- Drs. Amir Effendi Siregar, MA