Dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997 yang sudah lalu, ditegaskan bahwa radio siaran swasta diperbolehkan melakukan kegiatan jurnalistik

Perhatian IMLPC untuk pegembangan hukum media, terutama media dengan pendekatan teknologi informasi yang tinggi dibuktikan dengan melakukan kajian awal tentang pengaturan informasi dan transaski elektronik. Hasil Kajian ini adalah sebuah Draft RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Draft ini kemudian disosialisasikan ke publik di berbagai wilayah Indonesia sejak September 2003 hingga Januari 2004, IMLPC juga menghadirkan pakar e-commerce dari Perancis yaitu Robert Clarke untuk memberikan masukan terhadap draft RUU tersebut dan kemudian hasilnya diserahkan kepada DPR.

Iklim reformasi telah membuka kran kemerdekaan pers lebih besar, melalui saluran-saluran media yang ada masyarakat bebas mendapatkan informasi – informasi. Media Televisi adalah salah satu sarana untuk membangun kepedulian dan partisipasi publik. IMLPC bersama Dewan Pers dan SPS merancang program bertajuk DEWAN PERS MENJAWAB di TVRI pada Juli 2001 hingga 2002 dengan mengusung tema besar “KEMERDEKAAN PERS YANG BERMARTABAT”.. Perjalanan dan perkembangan program ini kemudian berkembang. Atas kesepakatan kerjasama antara IMLPC,SPS dan TVRI, maka fokus tema program menjadi  Halo Pers Indonesia dengan tema besar “Kemerdekaan Pers Menuju Suksesi 2004 Yang Jujur, Adil, Transparan dan Damai. Program ini berlangsung Januari hingga Agustus 2003.

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

UU PT No. 40 Thn 2007 - Penjelasan